Latest Post


Proyek Yang di Kerjakan oleh PT. Camkoha Inti Sejahtera Diduga Melakukan Coran Dalam Air. Lokasi Talawi Payakumbuh (Sumbar). 

Gema7,Payakumbuh(Sumbar)__  Hebat, ketika media ini menginformasikan kepada Arry Yuswandi, S.KM., M.KM. selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat terkait pemberitaan media Gema7.com perihal coran beton cyclop dalam genangan air, pekerja tidak mengunakan APD, Adukan semen dan pasir tanpa takaran dan tulangan untuk Retainingo Wall Concrete (RWC)  yang terindikasi tanpa mengacu pada aturan sambungan pembesian yang dikerjakan oleh Pt. Camkoha Inti Sejahtera (Asal Perusahaan Jambi) Kadis SDABK bela kontraktor pelaksana. Ada Apa?

Sementara, informasi yang diterima media www.gema7.com ada dugaan keterlibatan “AC”oknum anggota kepolisian di jajaran Polda Sumbar dalam pelaksanaan pengerjakan Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Payakumbuh. Sehingga Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suriani, S.T., Sp. membela perkerjaan yang terindikasi tidak sesuai Spek. Ada hubungan apa?

Parahnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suriani, S.T., Sp. hanya melakukan klarifikasi Kepada Arry Yuswandi, S.KM., M.KM. selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat. Hal ini kuat dugaan hanya melakukan pembelaan diri karena Sekda bukan orang Teknik Sipil yang mungkin tidak tahu masalah spek pada pekerjaan khusus nya di Talawi Payakumbuh.

Ini adalah Klarifikasi Kepala Dinas SDABK Kepada Sekda Arry Yuswandi, S.KM., M.KM. “Yg mau di cor itu yg ada besi2 itu Pak Sekda. Rencana pakai Ready Mix. Sebelah kanan alat itu ada kisdam. Setelah dicor, nanti yg ada genangan air nanti pompa utk dikeringkan lalu ditimbun. Jadi tidak benar ngecor dlm air....🙏” Ungkap Rifda kepada Sekda.

Sementara, hasil pantauan media ini dilapangan terlihat ada genangan air yang belum dikeringkan, padahal coran beton cyclop sedang dilaksanakan walaupun Bekisting sudah terpasang namun genangan air tidak di keringkan dan terlihat juga para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Bahkan, untuk pembesian pekerjaan Retainingo Wall Concrete (RWC) kuat dugaan diameter pembesian dan jarak begol diragukan.

Ironisnya, sampai saat ini, Baik PPK maupun Kepala Dinas SDABK belum ada melakukan klarifikasi kepada media www.gema7.com. Pada hal, tidak mungkin seorang PPTK memberikan komentar atau tindakan kepada PT. Camkoha Inti Sejahtera tanpa perintah dari PPK atau Kepala Dinas. 

Untuk berita selanjutnya, media ini akan mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait agar dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. 


# Md

 

Proyek yang dikerjakan Pt. Rudy Jaya yang menelan anggaran Rp. 82 Millyar 

Gema7,Anai Padang Pariaman (Sumbar)__ Diduga menggunakan material tak berizin dan Kelicikan PPK BWS Sumatwra V Padang tentang asal material yang didatangkan pada Pekerjaan Rehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi DI Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman yang dikerjakan Pt. Rudy Jaya dan menelan anggaran Rp. 82 Millyar mulai terlihat, PPK sebut Material dari Pt. Lubuk Alung Sarumpun, sementara Material yang datang kelokasi pekerjaan Terindikasi ilegal.

Sementara, Laporan masyarakat kepada media Gema7.com bahwa pekerjaan dengan nomor kontrak HK0201/T/Bws5.9.2/2026/08 yang dikerjakan oleh Pt. Rudy Jaya kuat diduga mengunakan material batu ilegal. Apalagi, beberapa media online Sumatera barat sudah banyak yang memviralkan asal material pada pekerjaan tersebut  berasal dari Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Kota Padang Panjang. Dengan kejadian ini, BWSS V Padang terindikasi mendukung pekerjaan walaupun pekerjaannya merugikan Negara.

Parahnya, banyak temuan media www.gema7.com di beberapa kegiatan pada pekerjaan BWS Sumatera V Padang yang terindikasi mengunakan material ilegal (Seperti Split untuk coran), pricast pabrikasi diganti menggunakan pricast coran manual, mengunakan material setempat bahkan pengisian bronjong mengunakan eksavator ini semua sudah sering ditemui media ini dilapangan dan saat dikonfirmasikan baik kepada Plt kepala Balai maupun dikonfirmasikan kepada PPK BWSS V Padang selalu berjanji untuk menindak lanjuti. Akan tetapi itu hanya omon - omon saja.

Ketika dikonfirmasikan kepada Eka Hendra selaku PPK BWS Sumatera V Padang terkait asal quary Material yang didatangkan oleh Pt. Rudy Jaya untuk Pekerjaan Rehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi DI Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman kamis 12/11/2026. mengatakan bahwa Material berasal dari Pt. Lubuk Alung Sarumpun dan ini kuat dugaan hanya sebagai jawaban formalitas karena Quary tidak memberikan dukungan kepada kontraktor pelaksana.

Walaupun komentar PPK sangat bertolak belakang dengan informasi masyarakat, untuk mencari pembenaran media ini akan mengkonfirmasikan kapada pihak - yang bersangkutan. agar dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat.


# Md

 

Proyek yang dikerjakan olah  Pt. Camkoha Inti Sejahtera (Asal Perusahaan Jambi) 

Gema7,Payakumbuh(Sumbar)__  Walau sudah diberitakan media www.gema7.com beberapa waktu yang lalu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) belum respon dan belum melakukan tindakan kepada Pt. Camkoha Inti Sejahtera (Asal Perusahaan Jambi) yang mengerjakan Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Payakumbuh yang mana dugaan pekerjaannya asal-asalan.

Pada hal, Khususnya masyarakat Talawi sangat berharap  Proyek yang dikerjakan oleh Pt. Camkoha Inti Sejahtera yang dikelola Dinas SDABK harus mempunyai kualitas yang baik agar mutu dan kekuatannya dapat bertahan lebih lama.

sementara, hasil temuan media ini dilapangan sangat mengejutkan. Selain Pelaksana, tidak ada Tim teknis, konsultan pengawas,  Manager HSE/QHSE juga tidak pernah ditemui media ini dilapangan dan seperti terlihat pada gambar diatas, pekerjaannya diduga asal - asalan.

Dugaan sementara yang mengkibatkan kerugian Negara adalah, coran beton cyclop dilakukan didalam air (Tampa dikeringkan) yang akan membuat mutu betonnya berkurang, adukan coran Beton Cyclop yang dimasukan kedalam mesin molen (Concrete Mixer) tidak ada takaran karena mengunakan sekop yang tidak terhitung banyaknya. 

Bahkan dana yang disinyalir sudah diperuntukan (Dalam Kontrak) untuk membuat Direksikeet dan APD juga tidak terlihat di lapangan. Parahnya lagi, untuk pembesian dan jarak begol yang di rangkai pada lokasi proyek tersebut kuat dugaan tidak sesuai dengan aturan PBI dengan jarak sambungan 40D (Standar SNI) dan untuk asal material, dari mana Quarynya dan BBM sampai saat ini masih misteri.

Karena tidak ada klarifikasi dari Rifda sekalu Kepala Dinas, Apa lagi Rahmad Yuhendra, S.T., M.Sc selaku Sekertaris dan merangkap sebagai PPK juga tidak bisa dihubungi.

 Media ini mengkonfirmasikan kepada Yunaldi selaku PPTK Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi SDABK mengenai langkah dan maupun tidakan yang akan dilakukan kepada Kontraktor asal Jambi tersebut. sampai berita ini ditayangkan. Yunaldi belum memberikan keterangan karena dalam perjalannan kelapangan untuk meninjau kegiatan yang sedang berjalan.

Untuk berita selanjutnya, media ini akan mengkonfirmasikan kepada pihak- pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat.


# Md

Terlihat pada gambar diatas, Saat media ini kelokasi Hanya Alat berat yang terlihat senin19/10/2026

 Gema7,Payakumbuh (Sumbar)__ Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Batang Talawi yang dikerjakan oleh PT.Camkoha Inti Sejahtera dengan anggaran Rp.2,5 milliar Sumber Dana APBD Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaa seratus sepuluh hari kalender diduga menggunakan BBM ilegal

Sementara proyek dengan Nomor Kontrak 04.20/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026, dilapangan media ini tidak menemukan direksikeet dan gambar kerja lokasi, bahkan Tim Teknis, Manager HSE/QHSE dan Konsultan Pengawas juga tidak ada dilapangan. Karena saat itu kegiatan diduga Terhenti.Senin 19 Oktober 2026, ada apa?

Walaupun, dilokasi pekerjaan media ini hanya menemukan alat berat dan sungai yang sudah dipasang Kisdam (cofferdam). Setelah beberapa hari kemudian baru tampak para pekerja mulai melakukan aktifitas dilapangan dan parahnya mereka tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), dan itupun diduga tanpa Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan lainnya. Karena foto dikirim warga setempat kepada media www.gema7.com

Parahnya, saat media ini menerima foto dari masyarakat setempat beberapa hari yang lalu. Dilokasi terlihat para pekerja lagi sibuk memasang bow plang yang diduga akan melakukan coran dengan mesin molen. Dan terlebih mengejutkan, dalam foto yang dikirim masyarakat itu terlihat air tidak dikeringkan saat akan melakukan coran, walaupun dilokasi terlihat ada compresor.

Saat dikonfirmasikan kepada Yunaldi Selaku PPTK Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) perihal proyek yang dikerjakan  PT.Camkoha Inti Sejahtera, Seperti pekerjaan beton cyclopkah atau pasangan sitefile dan dari mana asal BBMnya. Karena kuat dugaan kontraktor pelaksana menggunakan BBM ilegal

“ Terkait konstruksi kata Yunaldi, untuk pondasinya kita pakai beton cyklop dan dilanjutkan dengan RWC dan untuk sumber material dan BBM yg dipakai bisa bapak tanya langsung ke kontraktor pelaksananya”. Ungkap Yunaldi singkat

Walaupun media ini belum mendapatkan informasi yang lengkap,Untuk berita selanjutnya media ini akan terus mengawal pekerjaan ini dan mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak yang terkait, Karena beton cyclop membutuhkan material yang harus memiliki izin dari quary yang lengkap dan alat berat mengunakan BBM Industri (Legal).


# Md



Gema7.com,Jakarta__ Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Ketiganya dikabarkan telah menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian publik, mengingat kasus penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan komunikasi dan perlindungan privasi.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perkara ini dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun, keterkaitan tersebut masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi pihak kepolisian.

Langkah Bareskrim Polri dalam menetapkan dan menahan ketiga tersangka menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.

Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai motif, modus operandi, barang bukti, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Hingga proses hukum berjalan, ketiga tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)

Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H.


GEMA7,PAINAN, PESSEL  (SUMBAR)___ Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk menindak tegas dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Nagari Limau Purut, Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Penegasan tersebut disampaikan pada Sabtu (31/10/2026), menyusul laporan masyarakat dan sorotan kalangan DPRD terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dikhawatirkan mengancam kelestarian hutan, merusak lingkungan, serta memicu bencana ekologis di wilayah Tapan dan sekitarnya.

Polisi Siapkan Peninjauan Langsung ke Lokasi


Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Polres Pesisir Selatan berencana turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan pengecekan lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus mengidentifikasi dugaan aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan konservasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Polres Pesisir Selatan berencana melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta pihak pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Pelibatan lintas instansi tersebut dinilai penting agar penanganan dugaan PETI dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemeriksaan kondisi lokasi, pengawasan kawasan hutan, hingga penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.


Kapolres Tegaskan Tidak Ada Tebang Pilih

Kapolres Pesisir Selatan menegaskan, penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut akan dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif.

Ia memastikan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum, menurut penegasan tersebut, tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai dengan peran dan tingkat pelanggarannya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam merespons keresahan masyarakat serta mendorong perlindungan kawasan hutan konservasi dari dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.


Kelestarian TNKS dan Keselamatan Masyarakat Jadi Perhatian

Dugaan aktivitas PETI di kawasan hutan konservasi menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila terbukti dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kawasan hutan yang mengalami kerusakan berisiko kehilangan fungsi ekologisnya, termasuk dalam menjaga tata air dan kestabilan tanah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana lingkungan, bergantung pada karakteristik wilayah dan tingkat kerusakan yang terjadi.

Karena itu, rencana peninjauan lapangan oleh Polres Pesisir Selatan bersama instansi terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi di lokasi serta menjadi dasar bagi langkah pengawasan dan penegakan hukum selanjutnya.

Masyarakat pun berharap komitmen penindakan tersebut tidak berhenti pada pernyataan, tetapi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan nyata, pengungkapan fakta di lapangan, dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, rencana peninjauan lapangan tersebut masih menunggu pelaksanaan. Dugaan aktivitas PETI di kawasan TNKS Nagari Limau Purut juga perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung oleh pihak berwenang.

Catatan: Status dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan pihak-pihak yang mungkin terlibat tetap harus diverifikasi melalui proses pemeriksaan. Dengan demikian, pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kepentingan publik terhadap perlindungan lingkungan. (MN)

 


GEMA7.COM, PESISIR SELATAN (SUMBAR)__ Pekerjaan rekonstruksi bangunan perkuatan tebing Sungai Batang Surantih di kawasan Masjid Nurul Ullum, Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi perhatian. 


Proyek yang dikerjakan oleh CV.Rasty Jaya Countruksi dengan nilai Rp.373 juta dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender tersebut diduga tidak menunjukkan aktivitas pekerjaan saat ditinjau oleh awak media.


Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai progres pelaksanaan proyek dan apa kendala yang dihadapi kontraktor ini dan bagai mana pengawasan dari instansi terkait. Bahkan, mengenai keterbatasan modal atau pendanaan Diduga sebagai penyebab utama terhentinya pekerjaan ini.


Berdasarkan hasil investigasi media ini di lapangan karena tidak ada Aktivitas Pekerjaan di lokasi proyek pada hari Rabu, 14 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB menjadi sebuah pertanyaan, karena bukan hari libur.


Temuan tersebut  disinyalir rekanan hanya menunggu uang muka proyek atau menunggu tarment yang menjadi penyebab terhentinya pekerjaan ini. Namun, penyebabnya masih memerlukan penjelasan resmi dari CV.Rasty Jaya Countruksi maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan.


Sementara, Ketentuan Pengadaan Langsung Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa perlu melihat Kemampuan Dasar (KD) rekanan agar pekerjaan tidak bermasalah karena Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kontruksi saat ini bernilai Rp. 400 juta.


Bahkan,ada dugaan CV.Rasty Jaya Countruksi adalah orang dekat salah satu oknum pejabat Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pekerjaannya tidak diawasi oleh Dinas tersebut.


Saat di konfirmasikan kepada Jaferi, S.T., M.T. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan masih bungkam dan sampai  berita ini tayang belum ada jawaban dari Jaferi.


Untuk berita selanjutnya, media ini akan terus memantau pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Rasty Jaya Countruksi dan mengkonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.


#Md

 


Gema7, BATANG KAPAS (Sumbar)__ Dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk operasional alat berat dalam proyek pembangunan Jembatan Inunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menjadi sorotan. DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pesisir Selatan meminta pihak kontraktor memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut, menyusul laporan warga mengenai pengisian BBM menggunakan jeriken dari warung eceran di sekitar lokasi proyek.

Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten Pesisir Selatan, Rega Desfinal, S.T., mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat yang menduga solar bersubsidi digunakan untuk mengoperasikan excavator dan mesin molen pada proyek pembangunan jembatan tersebut.

"Kami menerima aduan dari warga yang melihat langsung. Diduga ada penggunaan solar subsidi untuk excavator dan mesin molen proyek. Tentu ini menjadi perhatian serius kami," ujar Rega kepada media ini, Sabtu (25/10/2026).

Menurut Rega, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan jenis BBM yang digunakan serta kesesuaiannya dengan ketentuan distribusi dan peruntukan BBM bersubsidi.

Ia menegaskan, penggunaan BBM bersubsidi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, pihak terkait perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku.

"BBM bersubsidi itu hak masyarakat yang berhak menerima, termasuk kelompok tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Penggunaannya harus tepat sasaran. Jika benar terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan proyek, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, DPD LIRA Pesisir Selatan menyatakan akan melakukan penelusuran lapangan untuk mengumpulkan bukti pendukung, termasuk dokumentasi foto, video, serta keterangan saksi.

LIRA juga berencana menyampaikan surat resmi kepada sejumlah pihak terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan selaku instansi yang menangani proyek, kontraktor pelaksana, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), serta aparat penegak hukum (APH).

Langkah tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai sumber BBM yang digunakan, mekanisme pengadaan, serta pengawasan terhadap operasional alat berat selama pekerjaan berlangsung.

Rega menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum bukti yang diperlukan diperoleh dan diverifikasi.

"Kami tidak dalam rangka menuduh. Kami masih mengumpulkan bukti foto, video, dan keterangan saksi. Kami mendorong agar kontraktor memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak ada fitnah. Prinsip LIRA adalah mendengar, melihat, dan berbuat," pungkasnya.


Kontraktor Belum Berikan Keterangan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek pembangunan Jembatan Inunang belum berhasil dikonfirmasi mengenai dugaan penggunaan solar bersubsidi tersebut.

Media ini masih berupaya menghubungi pihak kontraktor dan instansi terkait untuk memperoleh keterangan serta klarifikasi guna memastikan fakta di lapangan.

Pemberitaan ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat dan pernyataan LIRA Pesisir Selatan. Dugaan penggunaan BBM bersubsidi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, semua pihak yang disebutkan tetap memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan berlangsung secara berimbang dan sesuai dengan kaidah jurnalistik. (MM)

 


Gema7, SIJUNJUNG (Sumbar)__  Malam di kawasan perkebunan sawit Jorong Simpang Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, mendadak menjadi lokasi pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika. Pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, personel gabungan Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Kamang Baru mengamankan seorang pria berinisial RM (41) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima polisi sekitar pukul 18.00 WIB. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dipimpin Kapolsek Kamang Baru, IPTU Muhammad Fariz, S.Tr.K., M.H.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas bergerak menuju sebuah pondok di kawasan kebun sawit yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan aktivitas peredaran narkotika tersebut

Di lokasi, petugas mengamankan RM, warga Jorong Simpang Kamang, Nagari Kamang. Penggeledahan kemudian dilakukan dengan disaksikan perangkat nagari dan saksi yang disebutkan dalam laporan kepolisian.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.


*Puluhan Klip Diduga Sabu Ditemukan*

Barang bukti yang diamankan antara lain satu kotak hitam merek BRT berisi empat plastik klip berukuran menengah. Di dalamnya terdapat masing-masing sembilan, lima, sebelas, dan tujuh plastik klip kecil yang diduga berisi sabu.

Dengan demikian, terdapat 32 plastik klip kecil di dalam empat kemasan tersebut. Selain itu, petugas menemukan satu plastik klip kecil lainnya yang diduga berisi sabu di dalam kotak rokok merek Hasta.

Secara keseluruhan, terdapat 33 plastik klip kecil yang dilaporkan diduga berisi narkotika jenis sabu. Namun, berat total barang bukti belum dicantumkan dalam laporan awal sehingga jumlah berat dan hasil pemeriksaan laboratorium masih perlu dipastikan.

Selain barang yang diduga narkotika, polisi juga menyita satu alat isap atau bong yang telah dirakit, dua korek api gas, serta satu unit telepon genggam merek Realme berwarna hitam.

Temuan tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang akan diperiksa lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana dan kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika lainnya.


*Kapolsek Pimpin Langsung Penindakan*

Langkah cepat aparat setelah menerima laporan masyarakat menjadi awal pengungkapan perkara ini. Kapolsek Kamang Baru IPTU Muhammad Fariz memimpin langsung kegiatan bersama personel gabungan dari Unit Reskrim dan Unit Intelkam.

Keterlibatan perangkat nagari dan saksi dalam proses penggeledahan juga disebutkan dalam laporan kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan tindakan di lapangan.

Usai penangkapan dan penyitaan barang bukti, RM dibawa ke Polsek Kamang Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga berencana melakukan pengembangan guna mendalami perkara tersebut.

Meski sejumlah barang bukti telah diamankan, dugaan keterlibatan RM dalam peredaran narkotika tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.


*Penyidikan Berlanjut, Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Dikedepankan*

Dalam laporan awal, perkara tersebut disangkakan menggunakan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan pasal dan unsur tindak pidananya perlu dipastikan berdasarkan hasil penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku. Status hukum terduga pelaku juga harus mengikuti proses yang sah.

Pengungkapan ini kembali menempatkan informasi masyarakat sebagai salah satu sumber penting bagi aparat dalam menindaklanjuti dugaan peredaran narkotika. Meski demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penangkapan, tetapi juga dari ketelitian pembuktian, profesionalitas penyidikan, dan kepastian hukum.

Hingga laporan awal disampaikan, situasi di wilayah hukum Polsek Kamang Baru dilaporkan aman dan terkendali. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku serta pendalaman terhadap barang bukti yang telah diamankan.(Tim)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.