G7, Padang__  Pembangunan Perkuatan Tebing dan Prasarana Sungai Batang Ibung Kota Padang pada Dinas Sumber Daya Air Bina Kontruksi (SDABK) Kuat dugaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis karena dikerjakan asal - asalan pada pasangan batu tersebut.

Proyek yang dikerjakan CV. Arfan Nafisha Pratama berbeda dengan gambar kerja dengan  sumber dana APBD yang nilainya Rp. 1.332.952.500 Nomor kontrak 05.06/PPSDA-SDABK/APBD/V-2024 Masa Pelaksanaan 150 Hari disinyalir lemah dalam pangawasan. 

Buktinya, pasangan batu "asal - asalan" diduga  tidak sesuai Spek karena perbandingan adukan semen dan pasir tidak jelas takarannya. Bahkan, para pekerja dilokasi Perkuatan Tebing tersebut tidak memakai Alat Pelindung Diri ( APD) 

Sementara, Andi Irman selaku Ketua LSM Badan Avokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN) Mengatakan" Jika Pembangunan Perkuatan Tebing dan Prasarana Sungai Batang Ibung ini lemah dalam pengawasan dan tidak jelas takaran semen dan pasirnya akan merugikan masyarakan Batang Ibung kota Padang karena akan berdampak pada mutu pekerjaan". Ungkapnya

" kalau mutu pekerjaan tidak sesuai Spesifikasi Teknis sudah jelas kekuatan Perkuatan Tebing berkurang, yang mana kekuatannya bisa untuk lima atau sepuluh tahun kedepan akan cepat hancur kalau dikerjakan asal - asalan apalagi Alat Pelindung Diri (APD) biasanya tertera dalam Kontrak Kerja. Kalau berita ini tidak direspon oleh Dinas SDABK Sumbar Saya selaku Ketua LSM  Bapan akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH)". Tambahnya

Sementara, Wilman selaku PPK Dinas SDABK Sumbar saat dikonfirmasikan belum bisa di temui karena ada urusan di Inspektorat. Dan untuk pemberitaan selanjutnya media ini akan mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang bersangkutan. 

#MD

G7, Padang Pariaman__ Lagi, proyek yang di kelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman yang pimpin oleh El Abdes Arsyam. Kali ini terkait pembangunan Jaringan irigasi yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman D.I Sungai Sariak menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kecamatan Batang Anai disinyalir asal - asalan dalam melakukan kegiatan. Bahkan, informasi dari masyarakat setempat menggunakan batu lokasi dan tampa ada yang mengawasi. 

Proyek yang dikerjakan oleh Cv. Berkah Pincuran  Tui sumber dana APBD (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp. 530.276.600,_ yang mana waktu Pelaksanaan 120 Hari kerja terggal 27 Juni 2024 disinyalir tidak transparan. Karena perusahaan ini tidak menampilkan nomor kontrak pada plang Proyek yang dipasang dilokasi tersebut. 

Ironisnya, plang Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) yang terpasang dilokasi hanyalah simbol belaka. Sebab, saat media ini kelapangan tidak satu pun para pekerja proyek menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang mana telah tercantum pada plang tersebut di Wajibkan menggunakan Helm Pelindung, Masker, Rompi dan Sepatu Safety. 

Parahnya, untuk adukan pasangan batu juga kuat dugaan tidak sesuai spesifikasi teknis karena perbandingan semen dan pasir dilakukan tanpa bak takaran karena tidak ada bak takaran dilokasi pekerjaan, ini jelas sangat mempengaruhi kekuatan pasangan batu tersebut. 

Bahkan, untuk lebar tapak pasangan Media ini juga meragukan berapa lebarnya, apakah ada koporan dalam kontrak karena dilokasi tidak menemukan direksi keet yang mana gambar kerja terpajang dilokasi atau di direksi keet. 

Saat di konfirmasikan kepada Jonadi selaku Kabid SDA PUPR Kabupaten padang Pariaman beberapa hari yang lalu melalui via WhatsAap mengatakan " Terima kasih informasinya Pak, segera kami konfirmasikan". Ucap Jonadi dengan singkat. 

#Md

G7, Padang Pariaman__ Terkait pembangunan Jalan DAK Penugasan (Tematik 05) Penguatan Kawasan Sentara Produksi Pangan (Pertanian, Peternakan dan Hewan) yang berlokasi di Kasang kabupaten Padang Pariaman dengan Anggaran 11 Milyar yang dikerjakan oleh PT. Aura Mandiri Sejahtera yang mana kuat dugaan tidak sesuai Spesifikasi Teknis dan lemahnya pengawasan. 

Sebab, saat media ini melakukan infestigasi kelapangan tidak di temukan Tim Teknis dilapangan, Konsultan Pengawas, tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), K3.

Ironisnya, ketebalan Timbunan diragukan, Timbunan tidak ditemukan klas C hanya menggunakan Base B juga diragukan ketebalannya dan timbunan kuat dugaan metrial berlumpur dan tidak ada uji labor untuk timbunan tersebut. 

Bahkan, untuk lebar tapak pasangan draenase juga disinyalir tidak sesuai Spek dan adukan asal - asalan tidak menggunakan papan takaran. Bahkan informasi dari masyarakat setempat sudah tiga kali dibongkar karena pekerjaan diduga tidak sesuai Spesifikasi Teknis

Sementara, saat dikonfirmasikan kepada Diki selaku Kabid Bina Marga PUPR mengatakan" kalau untuk timbunan sudah sesuai spek dan telah uji labor dan kalau ada temuan media gema7.com yang diduga ketebalannya kurang akan kami perbaiki. Ucap Diki

"Kalau untuk Base, kami tidak menggunakan Base Cdan Base B karena ini jalan klas III c. Kami hanya menggunakan timbunan pilihan dan Base A baru dilakukan prngaspalan. Tambahannya

Akan tetapi, saat media ini menanyakan kepada Diki selaku Kabid BM PUPR Kabupaten Padang Pariaman dimana rekanan tersebut melakukan uji labor terlihat gugup karena tidak mengetahui dimana metrial tersebut di uji. 

Untuk berita selanjutnya, kami masih berusaha mengonfirmasikan kepada pihak pihak yang bersangkutan

#Md

Berikan Klarifikasi, Risky Kabid BM PUPR Kota Padang Ucapkan Terimakasih Atas Informasi yang Diberikan Media

G7, Padang---Terkait pemberitaan Pekerjaan  LONG SEGMENT JALAN UTAMA PANTAI AIR MANIS dengan Nomor Kontrak 001/Kont-PJ/DAK/DPUPR/2024 dengan Anggaran Rp. Rp. 5.485.888.732.91 yang dikerjakan oleh Nada Pratama diklarifikasi oleh Risky selaku Kabid Bina Marga Kota Padang. 

"Kita masih dalam tahap pelaksanaan, terimakasih infonya pak, Kami akan tindaklanjuti," ucap Risky selaku Kabid tersebut kepada Gema7 Saat Pertemuan. Selasa sore (30/7).

Terkait Mertial  kata Risky, Rekanan membelinya dari Quary yang mempunyai izin dan nanti bisa kita komplain kalau memang tidak sesuai.

"Metrial kita beli dari quary, kita pesan sesuai mutu yang diminta dalam spesifikasi, bisa kita komplain kalau memang tidak sesuai spek," terangnya. 

Selain itu, pelaksana proyek juga sudah perintahkan kepala Kontraktor Pelaksana agar bekerja sesuai spesifikasi teknis, begitu juga dengan atribut Alat Pelindung Diri (APD) dan K3 sudah di perintahkan selalu dipakai.

"Kita sudah perintahkan kepala Kontraktir agar bekerja sesuai spek, dan atribut APD dan K3 kita sudah lengkap, nanti kita ingatkan kembali pada pekerja agar selalu di pakai saat melaksanakan pekerjaan," pungkasnya.

Selain itu kata Risky, pekerjaan tersebut selalu dikontrol oleh konsultan pengawas dan Tim Teknis PUPR Kota Padang serta tokoh masyarakat sekitar.

"Jadi, kita tidak bisa main - main dengan proyek ini, karena pengawasan berlapis, kita berusaha sebaik mungkin bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB," pungkasnya.

#Md

G7, Padang(Sumbar) __ Lagi - lagi Kabid BM PUPR Kota Padang Bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasikan media, kali ini kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota dengan Nomor Kontrak 001/Kont-PJ/DAK/DPUPR/2024 pada Pekerjaan LONG SEGMENTJALAN UTAMA PANTAI AIR MANIS dengan Nilai Kontrak Rp. 5.485.888.732.91 yang berlokasi dikecamatan Padang Selatan Kota Padang disinyalir luput dari pantauan. 

Hasil pantauan media ini dilapangan, pekerjaan Mortar yang dikerjakan oleh Pt. Nada Pratama minim Alat Pelindung Diri (APD) dan K3. Selain itu, di lapangan tidak ditemukan Site Maneger dan pengawasan dari PUPR Kita Padang. 

Ironisnya, saat dikonfirmadikan mengenai dukungan quary untuk pasokan metrial batu  dilapangan "batu didatangkan dari Lubuk Alung dan di beli melalui truk dan kami tidak mempunyai Quary dan kebutuhan batu kami kurang lebih 500M3". Ungkap orang lapangan yang mengaku utusan rekanan dan didampingi oleh konsultan Pengawas

Selain itu, untuk adukan pasangan pada lokasi pekerjaan diduga juga asal - asalan. Karena, adukan semen untuk pasangan batu tidak ada takaran dan tidak ditemukan papan untuk takaran untuk perbandingannya. Pekerjaan ini disinyalir tidak sesuai dengan Metoda Pelaksanaan. 

#Md

 G7,JAKARTA - Kasus pemukulan kamerawan TV swasta nasional Bodhiya Vimala Sucitto yang sedang bertugas meliputi sidang vonis eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diselidiki Polda Metro Jaya.

"Laporan ini sedang ditangani Ditreskrimum untuk dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ade Ary membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut pada Kamis (11/7) tentang dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang.

"Pelapor berinisial BVC (Bodhiya Vimala Sucitto, red), terlapor dalam peristiwa ini masih dalam penyelidikan," katanya.

Bodhiya Vimala Sucitto melaporkan adanya pemukulan terhadap dirinya oleh sejumlah orang saat meliput persidangan vonis Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Polda Metro Jaya.

"Tadi ada tindakan kurang mengenakan. Kekerasan di Pengadilan Tipikor ketika meliput vonis SYL," katanya saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Kamis (11/7).

Bodhiya menjelaskan peristiwa tersebut terjadi usai sidang selesai digelar dan saat sedang menunggu SYL tiba-tiba mengalami pemukulan dari sejumlah orang.

"Saat itu kondisi ruang sidang penuh dan mereka masuk menutup pintu keluar dengan berjejer. Kita sebenarnya sudah sepakat sama ormas pengawal SYL itu, karena anak-anak TV yang lain juga minta dibukakan jalan, supaya pas SYL keluar kita sama-sama dapat gambar," katanya.

Sumber: Jpnn.com

G7, SEMARANG - Ismawati, seorang tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling tanah kas desa Botomulyo kabupaten Kendal meninggal dunia saat menjalani penahanan di lapas Perempuan  Senarang. 

Kristiana Hambawani selaku Kepala lapas semarang yang di kutip Jppn. Com mengatakan "sebelum meninggal dunia Ismawati selaku tahanan korupsi Kejaksaan Negeri Kendal itu memang sudah sakit dan sempat di larikan ke RS Tugurejo Semarang agar mendapatkan pertolongan. " ungkapnya

"Bahkan, Semenjak Ismawati dititipkan beliau memang dalam kondusi sakit dan diketahui oleh kejaksaan. Apalagi kejaksaan membawakan obat untuk almarhum. " tambahnya

Ismawati ditipkan semenjak tanggal 11 Bulan Juni dan pada tanggal pada tanggal 10 Juli Ismawati kindisinya menurun tahanan langsung dilarikan ke RS Tugurejo. (*) 

Padang,G7___ Pabrik yang berada di lokasi Jln. Tui Kuranji Belimbing kota padang dengan Merk Al Fiah yang bergerak dalam usaha makanan Kulit Lumpia, kulit Kebab dan kulit pangsit ini duduga tidak mempunyai Izin dan Limbahnya dibuang kesaluran drainase didepan pabrik tersebut. 

Pantauan media ini dilapangan, pekerja yang sedang membuat kulit lumpia disinyalir tidak sesuai SOP. Sebab, selain tidak memakai sarung tangan, tidak memakai tutup kepala saat melakukan aktifitas

Sementara, kulit lumpia tersebut dipasarkan di Kota Padang dan di konsumsi oleh masyarakat Kota Padang bahkan sampai ke Provinsi Jambi pemasarannya

Namun, dugaan tidak sesuai SOP dalam mengerjakan makanan kulit lumpia ini apakah layak dikonsumsi atau tidaknya juga diragukan. 

Saat media ini mengkonfirmasikan mengenai izin kepada Frans selaku Produksi Manager pada perusahaan tersebut mengatakan " untuk izin Kulit  Lumpia ini sedang dalam pengurusan dan kami di sini baru tiga bulan. " Tuturnya

Apalagi, "semenjak saya bekerja diperusahaan ini, managemen tidak ada,  Sistem saja tidak dipakai di perusahaan dan termasuk juga  masalah limbah, ini yang akan saya benahi karena ini makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. " tambahnya

Akan tetapi, disamping banyaknya kekurangan. Perusahaan ini mempunyai karyawan sampai 30 orang, yang artinya dapat memberi peluang kerja  untuk masyarat disini." Tambah Frans

Sementara, Syafrizal . M selaku Lurah Kuranji saat dikonfirmasikan Media ini  tanggal 11 Juli 2024 melalui telpon selulernya mengatakan " saya akan berkordinasi dengan Rt/Rw setempat  melakukan pembinaan secara persuasif dan mendata seluruh anggota yang bekerja di perusahaan itu dan menyarankan agar segera mengurus izin. " Ungkap Pak Lurah Kuranji

Namun, walaupun izinnya belum ada atau dalam masa pengurusan, Saya menyarankan kepada Frans selaku Produksi Maneger agar mematuhi aturan yang ada dan bekerja sesuai SOP yang mana memakai sarung tangan, penutup kepala dan yang lainya. Tambah Syafrizal

Akan tetapi, dalam kurun waktu sebulan perusahaan Kulit Lumpia tidak juga mengurus izin. Saya akan menyurati Kecamatan dan dinas terkait. Ucap Lurah Kuranji dengan tegas

#Md

G7, Padang__ Kegiatan Pembangunan dan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 HA - 3000 HA dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten Kota yang sedang dikerjakan menuai kritikan dari masyarakat. 

Pasalnya,  perkerjaan yang dikerjakan oleh CV. Cipta Perdana Mandiri tidak transparan karena plang proyek yang dipasang dilokasi tidak lengkap informasinya. Seperti, tidak dicantumkannya berapa hari kerja dan siapa konsultan Pengawas pada plang proyek tersebut

Proyek dengan nomor kontrak 04.08/PJPA-SDA/APBD/V-2024 dengan nilai Kontrak Rp. 423.494.700,- yang dikelola Dinas SDABK Sumbar, diduga asal - asalan dan luput dari Pengawasan. 

Pantauan media ini dilapangan, semua pekerja dilokasi pembangunan irigasi tersebut tidak ada yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan untuk lebar tapak pasangan diduga tidak sesuai Spesifikasi Teknis ,karena lebar tapak pasangan pondasi diperkirakan kurang dari 30 cm. 

Sementara, Efi yang mengaku selaku Kontraktor Pelaksana ,saat di minta keterangan yang berada dilokasi proyek mengenai APD dan Lebar pasangan yang sedang dikerjakannya tanggal 5 Juli 2024 mengatakan " APD Ada, akan tetapi pera pekerja tidak mau memakainya, dan mengenai lebar tapak pasangan mungikin Bapak sudah tau berapa lebarnya. " Ungkap Efi ketika di temui dilapangan

Sementara, saat di konfirmasikan kepada Refdizal selaku Kabid SDABK Sumbar membenarkan bahwa "ini memang pekerjaan saya." Ungkapnya dengan singkat

#MD

G7, Padang(Sumbar) __  Aneh, entah dari mana sumber dana pada pembangunan  proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR kota Padang jadi sorotan Publik. Hasil pantauan media ini dan laporan masyarakat dilapangan, pekerjaan Patcing, rabat beton dan pekerjaan plat duicker yang di kerjakan oleh rekanan PUPR Kota Padang tidak ditemukan plang proyek dilokasi pembangunan. 

Parahnya, selain tidak diketahui dari mana sumber dana. kelengkapan APD dan rambu - rambu juga minim, bahkan kuat dugaan dikerjakan asal - asalan. 

Sementara, untuk pengaspalan dan patcing yang berlokasi di aia dingin (Lubuk Buaya), simpang kalawi dan di alur sungai parak kopi diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan luput dari pantauan konsultan pengawas. Sehingga ketebalan aspal tersebut diragukan dan jalan yang selesai diaspal juga bergelombang. 

Untuk pekerjaan rabat beton di Perumahan Citra Almara bahkan dikerjakan saat hari hujan dan pekerjaan rabat beton dan Plat Duicker yang berlokasi perumahan air pacah tepatnya di depan TVRI Kota Padang juga tidak jelas siapa Kontraktor Pelaksana,Konsultan Pengawas dan berapa dananya juga tidak diketahui. 

Saat dikonfirmasikan kepada Riski selaku Kabid di PUPR Kota Padang bungkam, begitu juga dengan kepala Dinas saat diminta keterangan oleh media ini melalui pesan singkat WhatsApp juga bungkam seribu bahasa sampai berita ini ditayangkan. 

Untuk pemberitaan berikutnya, media berupaya mengumpulkan data- data dan mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait. 

#Md

Padang, G7__ Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melakukan pemeliharaan jalan yang mana pekerjaan pengaspalan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal dikarenakan jalan merupakan investasi modal yang besar. Anehnya pekerjaan pengaspalan yang berlokasi simpang tiga Lubuk Lintah dan Kalawi dengan menggunakan dana Operasional Dinas PUPR diduga asal - asalan.

Pantauan media ini dilapangan, untuk pengaspalan pada wilayah Kalawi beberapa hari yang lalu disinyalir tidak sesuai dengan SOP. Karena, setelah pemadatan aspal terlihat permukaan yang tidak rata, ini dikarenakan hanya memakai Baby roler dengan berat 1-2 ton sehingga hasilnya tidak maksimal.

Parahnya, untuk kelengkapan K3 dan APD juga terlihat minim bahkan dugaan suhu aspal yang sudah tidak maksimal mengakibatkan permukaan jalan terlihat sangat kasar.

Pada titik yang berbeda, pekerjaan OP PUPR kota Padang untuk coran beton juga sangat miris. Sebab, untuk coran bahu jalan yang berlokasi di Perumahan Citra Almara dilakukan pengecoran pada saat hujan turun,

Selain itu, ketebalan Rabat beton diragukan dan plastik coran juga tidak terlihat. Dugaan pekerjaan asal - asalan pada pekerjaan OP PUPR Kota Padang ini  seharusnya jadi Panutan oleh rekanan agar memberikan contoh bagai mana pekerjaan yang benar dan sesuai SOP. Ini malah memberikan contoh yang kurang baik

Saat dikonfirmasikan kepada Risky selaku Kabid Bina Marga PUPR Kota Padang Kemarin melalui whastApp, beliau hanya mengatakan” Nanti akan kita peringati pelaksana kita”. Jawabnya singkat

G7,Jakarta__ Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik 'Gedung Bundar' tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan kronologi dan keterlibatan Harvey Moeis dalam kasus Timah. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung.

"Kalau pada saat pemeriksaan dan penangkapan yang bersangkutan adalah masih kooperatif ya, tapi memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang disangkakan atau yang ditanyakan, dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik memang belum begitu dijawab dengan gamblang," ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia, Kamis (28/3).

#dikutip dari CNBC Indonesia

 G7,Padang__ Kegiatan Rabat Beton yang di kelola oleh Kecamatan Lubuk Begalung terindikasi tidak sesuai Spesifikasi Teknis, hal ini kuat dugaan kurangnya pengawasan dan Tim Teknis dan Konsultan Pengawas pada Kecamatan tersebut hingga rekanan yang mengerjakan coran beton asal - asalan saja.

Pantauan media ini dilapangan, selain tidak memasang plang proyek pekerjaan juga ini terindikasi tidak memakai plastik coren saat ready mix dihampar, sehingga mutu beton yang dihasilkan tidak maksimal karena air yang terkandung didalam ready mix tersebut diserap oleh tanah.

Bahkan, untuk ketebalan rabat beton tersebut juga bervariasi, ini kuat dugaan merugikan Negara karena ketahanan jalan Beton ini tidak akan bertahan sebagaimana mestinya. Bahkan dengan mengurangi ketebalan coran Rabat Beton rekanan yang mengerjakan mendapat keuntungan yang signifikan.

Akibatnya, proyek yang dikelola oleh Kecamatan Lubuk Begalung yang berlokasi di kelurahan cengkeh dan kelurahan Tanah Sirah sudah mengalami retak - retak yang sangat banyak. Ini akibat kurang kelembaban pada Rabat Beton tersebut yang mana seharusnya disiram setiap beberapa jam setiap hari. Pada hal Rabat Beton baru beberapa hari selesai dicor.

Dengan kejadian ini tentu saja umur jalan tidak akan bertahan lama, sementara. Gilang selaku masyarakat setempat meminta kecamatan, inspektorat dan pihak - pihak yang berkompeten harus mengusut rekanan yang mengerjakannya.

Saat di konfirmasikan kepada Camat Lubuk Begalung, beliau sangat berterimakasih atas informasi ini dan berjanji akan menindak lanjutnya.

Untuk berita selanjutnya tim dan redaksi berusaha mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait.

#Med

Hal ini di sampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar saat meninjau penanganan pasca banjir di kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Senin (11/3/2024).

Dari 12 Kabupaten yang terdampak banjir, 5 Kabupaten mengalami kerusakan parah dengan kondisi terparah di kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini jalur Lintas barat Sumatera dari Bengkulu - Painan hingga Padang telah bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Namun meterial longsor dan rumah warga yang terdampak longsor masih dalam tahap pembersihan.

" Pada jalur ini utamanya ada objek vital Pertamina yang rantai distribusinya ke kabupaten/kota lain tidak boleh terputus, termasuk kepelabuhan teluk Bayur dan pengangkut CPO dari Bengkulu. Untuk itu saya minta jalan yang terdampak longsor sudah bersih semua dalam waktu seminggu. Ungkap Mentri Basuki.

Sementara untuk menangani longsor di tepi sungai yang mengikis badan jalan Nasional, Kementrian PUPR akan memasang dinding penahan tebing (Sheet pile). Kementerian PUPR juga akan menginfestigasi delapan jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan yang rusak akibat banjir.

"Kami akan mensurvei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau bisa diperbaiki. Sedangkan penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu hasil pendataan dari BNPB. Tambahan Mentri Basuki.

Dan untuk kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana, Kementrian PUPR segera menyiapkan sumur bor. Ujarnya

(*)

Gema7.com,Padang (SUMBAR) - Merujuk pada Perpol nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pihak Polresta Padang mengfasilitasi Restorative Justice terkait perkara dalam laporan polisi Nomor : LP/B/217/III/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR tanggal 22 Maret 2023, an Syafrial Kani. 

Dan hasil pertemuan perdana para pihak, Jumat (2/02/2024) yang bertempat diruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala Kantor Polresta Padang tersebut, pihak Polresta Padang sangat mengapresiasi langkah-langkah damai yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Andriasyah Putra, Jumat (2/02/2024) di ruang Gelar Perkara Rinaksa Sakalamandala Polresta Padang lantai 2 (dua), pasca pembicaraan humanis yang terajut antara kedua belah pihak yang berperkara.

"Kami dari pihak penyidik Polresta Padang sangat mengapresiasi langkah dari kedua belah pihak yang menempuh penyelesaian dengan cara kekeluargaan," ucap Kompol Dedy Andriasyah Putra.

Lebih lanjut Dedy Andriasyah Putra menambahkan, "dengan langkah yang ditempuh ini.., keadaan akan berubah seperti semula kala, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada yang kalah dan menang, tetapi semua menjadi pemenang dalam pekara ini," tambahnya.

"Dan kita bersyukur.., upaya hukum sebagai langkah terakhir penyelesaian tidak jadi kita ambil," sebut Dedy.

Dalam prosesi perdana mediasi tersebut, pihak pelapor Syafrial Kani diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Anda Simon dan Mutia dewita. Sementara dari pihak media yang hadir juga turut didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Ismail Novendra.

Pada kesempatan prosesi perdana mediasi tersebut, Anda Simon yang didampingi oleh Mutia dewita selaku Kuasa Hukumnya Syafrial Kani menyampaikan klarifikasi, yakni : "Bahwa beliau (Syafrial Kani) tidak ada hubungan dengan Vika atau perbuatan asusila dengan saudara Vika, sehingga saudara Vika melahirkan anak diluar perkawinan, dan tidak ada sangkut paut dengan beliau. Sesuai dengan berita, kejadian itu bukan 2021. Dan saudara Vika sudah keluar dan tidak ada kontak dengan saudara Syafrial Kani sejak tahun 2019".

"Kemudian terhadap saudara Mulyadi, beliau bukanlah paman dekat dari saudara Vika. Mulyadi memang mamak, tapi mamak jauh, bukanlah saudara yang mengetahui persoalan yang terjadi pada diri Vika sendiri", terang Anda Simon.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari pihak media, Ismail Novendra memaparkan, "para awak media telah mencoba melakukan upaya - upaya tugas kejurlalistikannya (konfirmasi) sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, dan juga berpedoman pada ketentuan Media Siber, agar karya jurnalistik yang lahir tidak haram, dan tetap berimbang.

Dan atas pemberitaan yang lahir tersebut, itu murni dari seseorang profesional yang sedang melaksanakan profesinya secara profesional, artinya.., tidak ada ada dorongan dari pihak lain", tegas Ismail.

Diakhir pertemuan, Anda Simon mengucapkan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini.

"Benang merah telah dapat ditarik dari pertemuan ini, dan selanjutnya akan disampaikan kepada klien kami (Syafrial Kani), untuk langkah selanjutnya akan kami kabari dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kami sangat mengapresiasi pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini," ucap Anda Simon.

Dan apresiasi kepada pihak Polresta Padang yang telah mengfasilitasi Restorative Justice ini juga terucap dari mulut Ismail Novendra, selaku Kuasa Hukum dari pihak media. (Rel)

Gema7.com__ Beberapa saat lagi Pemilu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024, kita berharap berjalan secara jurdil, Silakan pilih mana yang terbaik , ini pilihan rakyat sesuai dengan haK nuraninya silakan rakyat yang memilih sesuai dengan kehendak haK Nurani sendiri. 

Dalam pertemuan dengan Dr. H.YUSPAR, SH.M.HUM, Calon DPR RI dari PPP dengan Nomor urut 5, mengatakan. jangan rakyat dibodoh-bodohi dan ditekan berdasarakan adanya aplop uang, sembako, dan serangan fajar sehingga rakyat memilih berdasarkan tekanan bukan lagi hak nuraninya. Saat pertemuan dengan beberapa Media di Teratai GOR Agus Salim Padang, Jumat (2/2/2024).

Dr. YUSPAR mengatakan, “saya tidak meminta harus memilih saya kata Calek Yuspar, yang penting memilih ikhlas jangan memilih karena duit , sembako amplop , tekanan oleh pihak-pihak tertentu. Pilihlah yang baik supaya negara kita baik ke depannya”. Ungkapnya

“Pilihlah pempimpin dan anggota legislative anggota DPR RI yang layak dan bagus untuk dapat memperjuangan rakyat sumbar. Perhatikan rekam jejak masing-masing calon yang bisa membawa aspirasi masyarakat sumbar kedepan yang lebih baik, saya tidak mengatakan saya yang bagus karena sudah mengambdi sebagai aparat penegak hukum lebih kurang 40 tahun di Institusi Kejaksaan dan sebagai purna bakti dengan bintang 3 dan tidak ada cacatnya sampai berakhir tugas saya kalua dihitung-hitung sudah banyak menagani kasus - kasus korupsi besar termasuk waktu berdinas di Sumatera Barat sampai meninggalkan kota padang sejak tahun 2004”. Tambah Dosen Pasca Sarjana Universitas Ekasakti itu.

Dalam kesempatan pertemuan dengan para wartawan oline dan cetak yang ada di kota Padang Dr. Yuspar telah menyampaikan Visi dan Misinya serta program kerja yang akan diperjuangan sekiranya beliau duduk nanCnya menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 1 seperti : 

1. Menjaga dan memperjuangankan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat sumatera barat tanpa terkecuali, untuk memenuhi hak-hak rakyat mencapai kemakmuran dan keadilan;

2. Melakukan perubahan serta pembahruan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sumatera barat ke depan, lebih maju dan mengetahui hak dan kewajiban, khususnya menyelesaiakan masalah-masalah ditengah masyarakay sumatera barat;

3. Memperhatikan aspirasi rakyat untuk diperjuangkan dan dibicarakan melalui Lembaga DPR RI dalam hal mengawasi penggunakan anggaran APBN dan APBD dalam pembagunan di sumatera barat sehingga tercapai tata pemerintahan yang baik, demokratis,bersih dan bebas dari korupsi

4. Memperjuangkan kehidupan masyarakat / rakyat sumatera barat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, khususnya perhatikan lapagan pekerjaaan, pengelolaan sumber kekayaan alam yang ada pada kab/kota unggulan untuk meningkatkan anggaran penapatan daerah masing2.

Berdasarkan program-program yang disampaikan DR, YUSPAR telah terjadi dialog tanya jawab para wartawan, dan seluruh wartawan bangga dan senang sekali dengan program-program yang telah disampaikan Dr. Yuspar, para wartawan mendoakan dan mengharapkan DR. Yuspar duduk terpilih menjadi anggota DPR RI utusan Sumatera Barat tahun 2024 ini. 

#Med

 G7,Jakatra__Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud Md menyatakan 84 persen pejabat lulusan perguruan tinggi di Indonesia berperilaku korup. Presentase itu jika dihitung dengan angka menunjukkan 950 dari 1.250 pejabat menjadi terpidana korupsi di Indonesia.

"Para pejabat negara  yang terbukti korupsi dan ditangkap  lembaga penegak hukum   delapan puluh empat persen di antaranya  lulusan perguruan tinggi," kata Mahfud dalam Seminar Kebangsaan yang digelar Universitas Buddhi Dharma Karawaci Kota Tangerang Rabu, 29 November 2023.

Gema7.com,Sumbar__ dugaan tidak sesuai Spek pada Pembangunan jembatan penghubung antara Rumah Sakit Universitas Andalas (RS Unand) dengan Jalan Limau Manis kecamatan Pauh Kota Padang, provinsi Sumatera Barat yang dikerjakan asal -asalan. 

 Proyek yang dikerjakan PT. Indothara Multi Artha dengan Konsultan pengawas PT. Konsulindo Citra Ernala dengan nilai kontrak Rp. 7.586.632.312,92,  nomor kontrak: 630/03.1/Pjbt-RS.UNAND/KTR-BM/IV/2023. Kegiatan yang dikelola oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMKCTR) Sumbar dengan masa pelaksanaan Dua Ratus Empat Puluh Hari Kalender, sumber dana (APBD) Provinsi Sumatera Barat, dengan tanggal kontrak 03 April 2023 kuat dugaan labrak spek.

Sementara, untuk menghindari jalan dan jembatan Unand diterjang air, sisi jembatan memakai sayap dengan menggunakan Beton cyclop dengan panjang kurang lebih 100 meter.

Namun, ukuran batu untuk coran beton cyclop tersebut disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis. Pada hal, coran Beton cyclop hanya mengunakan batu mangga. Dan kalaupun perencanaan berbeda tidak diperbolehkan menggunakan ukuran melebihi 20cm. Kenyataan yang ditemukan dilapangan, ukuran batu terlihat pada coran cyclop melebihi ukuran yang ditentukan. 

Parahnya Abutment jembatan Unand sudah ada yang retak dan telah di Plaster,dengan terlihatnya beberapa keretakan pada Abudment jembatan tersebut, disinyalir  coran yang dilakukan bukan Redy Mix melainkan dilakukan secara manual seperti pada paket jembatan yang berlokasi di Pasaman Barat yang mana juga dilakukan secara manual. 

Sementara temuan media ini pada Pembangunan jembatan di Pasaman, rekanan melakukan coran Abudment jembatan tersebut tidak memakai ready mix melainkan dilakukan secara manual, ini jelas sangat berpengaruh kepada Mutu dan kekuatan Abutment jembatan jika adukan tidak sesuai takaran, artinya. Dana yang dikelola oleh dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMKCTR) diragukan mutunya.

Parahnya, split yang digunakan untuk coran jembatan di Kabupaten Pasaman Barat ini kuat dugaan tidak sesuai Spek  karena Split bercampur dengan batu bulat berbeda ukuran dan disinyalir tidak ada Takaran perbandingannya, bahkan, saat media ini dilapangan tidak menemukan tim Teknis dan konsultan Pengawas. 

Ketika dikonfirmasikan kepada Yufrizal selaku PPTK mengakui bahwa khusus jembatan Pasaman memang dilakukan secara manual dan sudah diketahui oleh Kajati Sumbar yang sudah datang ke lokasi ungkapnya.

Anehnya, saat media www.gema7.com mengkonfirmasikan kepada Era Sukma Munaf selaku Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMKCTR)  Provinsi Sumatera Barat sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban.

Sementara, Herman Tanjung selaku Ketua LSM Baladhika Adyaksa Nusantara (BAN) Provinsi Sumatera Barat saat dimintai komentarnya mengenai beberapa pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMKCTR)  Provinsi Sumatera Barat ini mengatakan.

“Dengan adanya dugaan temuan media Gema7.com, saya selaku Ketua LSM Baladhika Adyaksa Nusantara (BAN)  Provinsi Sumatera Barat mencoba melakukan koordinasi dan dengan menyurati kepada Kepala Dinas BMCKTR. ”.Ungkap Herman Tanjung

Bahkan, jika surat kita juga tidak direspon kita akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang mana dengan adanya dugaan penyimpangan ini kuat dugaan memperkaya diri. Apa bila Era Sukma Munaf tidak merespon laporan dari BAN kami akan melakukan demo atau aksi damai di kajati  untuk mengawal laporan tersebut. Tambahnya

Untuk berita selanjutnya media ini akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak lain

# Med

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. H. Budi Gunawan, S.H., M. Si.

G7, Jakarta__ Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyangkal soal pakta integritas yang beredar usai Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Salah satu dari lima poin pakta integritas itu menyatakan siap mendukung kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden di Kabupaten Sorong.

"Enggak ada. Enggak ada. Masak intel ngeluarin gitu,” kata Budi Gunawan usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023.

Pakta integritas itu dibuat di Sorong pada Agustus 2023, dan ditandatangani oleh Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silalaban dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. 

Pj Bupati Sorong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Ahad Malam, 12 November 2023. 

Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong. 

Kedua, tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme KKN. Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Empat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60 persen plus satu untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. 

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta integritas ini.

Terkait dengan ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mengatakan sedang meminta Bawaslu Kabupaten Sorong mengecek Pakta Integritas tersebut. 

"Kita lagi cek apakah benar atau tidak temuan tersebut. Kami lagi koordinasi dengan temen-temen Bawaslu Sorong. Kita lagi nunggu laporannya teman-teman Bawaslu Kota Sorong," kata Bagja di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 20, November 2023 Jakarta.

Ia menegaskan, pj kepala daerah terikat dengan UU ASN. Sehingga, mereka seharusnya netral di Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah pihaknya menggunakan cara kotor untuk meraup suara pada Pilpres 2024, termasuk dengan pakta integritas. 

"Oh kami tidak (menggunakan cara kotor), tadi dari Pak Arsjad (Ketua TPN Ganjar-Mahfud) juga menegaskan bahwa no black campaign," kata Hasto di sela-sela rapat Konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 November 2023.

Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silalaban telah dirotasi menjadi Staf Khusus KSAD. 

Rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Dalam surat itu, terdapat 60 perwira tinggi (pati) yang mengalami mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

Sumber: Tempo.co