PADANG,G7__Antisipasi perbuatan maksiat dua orang perempuan diamankan Satpol PP Kota Padang di salah satu rumah panti pijit Kawasan jl.Dobi, kampung pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. pada Rabu (10/7/24).

"Dari laporan warga, Panti Pijat tersebut diduga menyediakan jasa pijat plus-plus dan sudah meresahkan,"terang Saraman, Plh Kasat Pol PP Kota Padang.

Diterangkan Saraman, hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi perbuatan maksiat dan menjaga Trantibum di Kota Padang agar tetap kondusif, Satpol PP Kota Padang  mengamankan dua orang perempuan yang berada di lokasi panti.

"Dua orang perempuan tersebut, kita bawa dulu ke mako untuk di data dan dimintai keterangannya lebih lanjut oleh PPNS," ungkapnya.

Kasi Kerjasama Okta Purama,SH Menambahkan,Jika nanti ditemukan pelanggaran, tempat usahanya akan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku dan kita juga mintak pemilik usaha untuk bawa surat izin usahanya agar bisa di lihat oleh PPNS serta kita lakukan edukasi kepada pemilik usaha agar bersama-sama menjaga Trantibum di Kota Padang khususnya di lingkungan tempat usahanya," harap Okta.(rel) 

Padang,G7__Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang kembali melakukan penertiban terhadap Baliho, iklan dan reklame yang terpasang di pohon-pohon maupun yang terpasang di taman Kota, Selasa, (9/7/2024).

Pelaksana Harian (PLH) Kasat Pol PP Kota Padang, Saraman mengatakan, melihat banyaknya Baliho, iklan dan reklame yang terpasang pada tempat yang tidak diperbolehkan, hari ini sebanyak 60 personil Satpol PP dibagi perlokasi dan dikerahkan untuk menertibkan semua baliho-baliho tersebut.

"hari ini kita melakukan penertiban baliho, iklan, reklame yang melanggar aturan di beberapa wilayah yaitu di wilayah sepanjang Kawasan By Pass Lubuk Begalung hingga Batas Kota, Kawasan Simpang Haru hingga Kawasan Lubuk Kilangan, kawasan Jalan Bagindo Aziz Chan hingga kawasan Koto Tangah Batas Kota," ucap Saraman.

saraman menambahkan Pemasangan Baliho, Poster dan Papan iklan tersebut telah melanggar Perda Kota Padang, nomor 11 tahun 2005.

"baliho iklan dan reklame yang ditertibkan ini jelas melanggar Perda 11 Tahun 2005 pada pasal 4 poin ke tiga, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memasang, menempelkan atau mengantungkan benda apapun pada sarana atau pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang," ungkap Saraman.

Untuk masyarakat Kota Padang agar tetap mematuhi aturan yang ada, agar terciptanya Kota Padang yang bersih, indah dan nyaman.

"kita berharap kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan yang ada, pasanglah iklan reklame dan sejenisnya pada tempat yang seharusnya, demi terciptanya Kota Padang yang nyaman dan indah," tutur Saraman.(rel) 

G7, Padang__ Kegiatan Pembangunan dan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 HA - 3000 HA dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten Kota yang sedang dikerjakan menuai kritikan dari masyarakat. 

Pasalnya,  perkerjaan yang dikerjakan oleh CV. Cipta Perdana Mandiri tidak transparan karena plang proyek yang dipasang dilokasi tidak lengkap informasinya. Seperti, tidak dicantumkannya berapa hari kerja dan siapa konsultan Pengawas pada plang proyek tersebut

Proyek dengan nomor kontrak 04.08/PJPA-SDA/APBD/V-2024 dengan nilai Kontrak Rp. 423.494.700,- yang dikelola Dinas SDABK Sumbar, diduga asal - asalan dan luput dari Pengawasan. 

Pantauan media ini dilapangan, semua pekerja dilokasi pembangunan irigasi tersebut tidak ada yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan untuk lebar tapak pasangan diduga tidak sesuai Spesifikasi Teknis ,karena lebar tapak pasangan pondasi diperkirakan kurang dari 30 cm. 

Sementara, Efi yang mengaku selaku Kontraktor Pelaksana ,saat di minta keterangan yang berada dilokasi proyek mengenai APD dan Lebar pasangan yang sedang dikerjakannya tanggal 5 Juli 2024 mengatakan " APD Ada, akan tetapi pera pekerja tidak mau memakainya, dan mengenai lebar tapak pasangan mungikin Bapak sudah tau berapa lebarnya. " Ungkap Efi ketika di temui dilapangan

Sementara, saat di konfirmasikan kepada Refdizal selaku Kabid SDABK Sumbar membenarkan bahwa "ini memang pekerjaan saya." Ungkapnya dengan singkat

#MD

G7, Padang(Sumbar) __  Aneh, entah dari mana sumber dana pada pembangunan  proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR kota Padang jadi sorotan Publik. Hasil pantauan media ini dan laporan masyarakat dilapangan, pekerjaan Patcing, rabat beton dan pekerjaan plat duicker yang di kerjakan oleh rekanan PUPR Kota Padang tidak ditemukan plang proyek dilokasi pembangunan. 

Parahnya, selain tidak diketahui dari mana sumber dana. kelengkapan APD dan rambu - rambu juga minim, bahkan kuat dugaan dikerjakan asal - asalan. 

Sementara, untuk pengaspalan dan patcing yang berlokasi di aia dingin (Lubuk Buaya), simpang kalawi dan di alur sungai parak kopi diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan luput dari pantauan konsultan pengawas. Sehingga ketebalan aspal tersebut diragukan dan jalan yang selesai diaspal juga bergelombang. 

Untuk pekerjaan rabat beton di Perumahan Citra Almara bahkan dikerjakan saat hari hujan dan pekerjaan rabat beton dan Plat Duicker yang berlokasi perumahan air pacah tepatnya di depan TVRI Kota Padang juga tidak jelas siapa Kontraktor Pelaksana,Konsultan Pengawas dan berapa dananya juga tidak diketahui. 

Saat dikonfirmasikan kepada Riski selaku Kabid di PUPR Kota Padang bungkam, begitu juga dengan kepala Dinas saat diminta keterangan oleh media ini melalui pesan singkat WhatsApp juga bungkam seribu bahasa sampai berita ini ditayangkan. 

Untuk pemberitaan berikutnya, media berupaya mengumpulkan data- data dan mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait. 

#Md

Padang, G7__ Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melakukan pemeliharaan jalan yang mana pekerjaan pengaspalan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal dikarenakan jalan merupakan investasi modal yang besar. Anehnya pekerjaan pengaspalan yang berlokasi simpang tiga Lubuk Lintah dan Kalawi dengan menggunakan dana Operasional Dinas PUPR diduga asal - asalan.

Pantauan media ini dilapangan, untuk pengaspalan pada wilayah Kalawi beberapa hari yang lalu disinyalir tidak sesuai dengan SOP. Karena, setelah pemadatan aspal terlihat permukaan yang tidak rata, ini dikarenakan hanya memakai Baby roler dengan berat 1-2 ton sehingga hasilnya tidak maksimal.

Parahnya, untuk kelengkapan K3 dan APD juga terlihat minim bahkan dugaan suhu aspal yang sudah tidak maksimal mengakibatkan permukaan jalan terlihat sangat kasar.

Pada titik yang berbeda, pekerjaan OP PUPR kota Padang untuk coran beton juga sangat miris. Sebab, untuk coran bahu jalan yang berlokasi di Perumahan Citra Almara dilakukan pengecoran pada saat hujan turun,

Selain itu, ketebalan Rabat beton diragukan dan plastik coran juga tidak terlihat. Dugaan pekerjaan asal - asalan pada pekerjaan OP PUPR Kota Padang ini  seharusnya jadi Panutan oleh rekanan agar memberikan contoh bagai mana pekerjaan yang benar dan sesuai SOP. Ini malah memberikan contoh yang kurang baik

Saat dikonfirmasikan kepada Risky selaku Kabid Bina Marga PUPR Kota Padang Kemarin melalui whastApp, beliau hanya mengatakan” Nanti akan kita peringati pelaksana kita”. Jawabnya singkat

G7,Jakarta__ Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik 'Gedung Bundar' tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan kronologi dan keterlibatan Harvey Moeis dalam kasus Timah. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung.

"Kalau pada saat pemeriksaan dan penangkapan yang bersangkutan adalah masih kooperatif ya, tapi memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang disangkakan atau yang ditanyakan, dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik memang belum begitu dijawab dengan gamblang," ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia, Kamis (28/3).

#dikutip dari CNBC Indonesia

 G7,Padang__ Kegiatan Rabat Beton yang di kelola oleh Kecamatan Lubuk Begalung terindikasi tidak sesuai Spesifikasi Teknis, hal ini kuat dugaan kurangnya pengawasan dan Tim Teknis dan Konsultan Pengawas pada Kecamatan tersebut hingga rekanan yang mengerjakan coran beton asal - asalan saja.

Pantauan media ini dilapangan, selain tidak memasang plang proyek pekerjaan juga ini terindikasi tidak memakai plastik coren saat ready mix dihampar, sehingga mutu beton yang dihasilkan tidak maksimal karena air yang terkandung didalam ready mix tersebut diserap oleh tanah.

Bahkan, untuk ketebalan rabat beton tersebut juga bervariasi, ini kuat dugaan merugikan Negara karena ketahanan jalan Beton ini tidak akan bertahan sebagaimana mestinya. Bahkan dengan mengurangi ketebalan coran Rabat Beton rekanan yang mengerjakan mendapat keuntungan yang signifikan.

Akibatnya, proyek yang dikelola oleh Kecamatan Lubuk Begalung yang berlokasi di kelurahan cengkeh dan kelurahan Tanah Sirah sudah mengalami retak - retak yang sangat banyak. Ini akibat kurang kelembaban pada Rabat Beton tersebut yang mana seharusnya disiram setiap beberapa jam setiap hari. Pada hal Rabat Beton baru beberapa hari selesai dicor.

Dengan kejadian ini tentu saja umur jalan tidak akan bertahan lama, sementara. Gilang selaku masyarakat setempat meminta kecamatan, inspektorat dan pihak - pihak yang berkompeten harus mengusut rekanan yang mengerjakannya.

Saat di konfirmasikan kepada Camat Lubuk Begalung, beliau sangat berterimakasih atas informasi ini dan berjanji akan menindak lanjutnya.

Untuk berita selanjutnya tim dan redaksi berusaha mengkonfirmasikan kepada pihak - pihak yang terkait.

#Med